Bandung , mediasakti.id ,–Ketua Presidium Corong Jabar, Yusuf Sumpena, SH, SPm atau yang akrab disapa Kang Iyus, mengingatkan kembali hakikat keberadaan wakil rakyat dan kepala daerah di Indonesia. Menurutnya, anggota DPR maupun kepala daerah adalah representasi rakyat, bukan milik partai, kelompok, atau organisasi tertentu.“DPR RI adalah lembaga tinggi negara. Anggota DPR RI terpilih mewakili seluruh rakyat Indonesia, demikian juga DPRD provinsi maupun kabupaten/kota adalah wakil rakyat di daerahnya masing-masing. Mereka bukan wakil partai atau sekelompok orang,” tegas Kang Iyus.Ia menekankan, meski partai politik menjadi kendaraan konstitusional dalam proses pencalonan, namun mandat dan legitimasi sejatinya berasal dari rakyat. Karena itu, partai politik pun memiliki kewajiban moral untuk merekomendasikan calon yang berintegritas, kredibel, dan kapabel.
Kang Iyus juga menyoroti perilaku sebagian wakil rakyat yang dinilai kurang menunjukkan empati terhadap masyarakat.Ia menyinggung euforia anggota DPR RI di Senayan saat menyambut kenaikan tunjangan, serta adanya pernyataan merendahkan rakyat yang dianggapnya tidak etis bagi seorang legislator.“Seorang wakil rakyat tidak seharusnya mengeluarkan pernyataan yang menghina rakyat. Itu tidak sesuai dengan etika profesi seorang legislator,” ujarnya.
Tak hanya soal wakil rakyat, Kang Iyus juga menekankan pentingnya kesadaran kepala daerah bahwa jabatan yang mereka emban adalah amanah rakyat secara keseluruhan, bukan hanya untuk partai pengusung atau kelompok tertentu.“Setelah menjadi pemimpin, seorang kepala daerah bertanggung jawab penuh terhadap seluruh rakyat di wilayahnya, bukan hanya kepada partai, pendukung, atau kelompok tertentu. Ini konsekuensi moral yang harus diingat seorang pemimpin,” imbuhnya.Sebagai contoh, ia menyoroti kasus di Kabupaten Pati yang menurutnya mencerminkan ketidakadilan dan kekecewaan rakyat terhadap kepala daerah.Lebih jauh, Kang Iyus menegaskan pentingnya mekanisme akuntabilitas dalam demokrasi. Rakyat, kata dia, berhak meminta pertanggungjawaban pejabat terpilih melalui berbagai mekanisme pengawasan, baik formal maupun nonformal, termasuk penyampaian aspirasi melalui media maupun aksi langsung di lapangan.“Semoga paradigma dan mindset para pejabat tinggi bisa memahami hakikat kedaulatan rakyat. Bahwa kedaulatan itu bukan dimiliki wakil rakyat atau kepala daerah, tetapi secara hakiki tetap berada di tangan rakyat,” pungkas Kang Iyus. (Red)The post Corong Jabar : Wakil Rakyat dan Kepala Daerah Bukan Milik Partai, Tapi Seluruh Rakyat appeared first on MediaSakti.
Recent Posts
